" Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali "

 Memulai Kembali Setelah Tertunda

Tidak terasa,  6 tahun berlalu begitu saja sejak blog ini saya buka, bagian dari belajar ngeblog pertama kali. Pasang surut kehidupan, datangnya kenangan dan kejadian, begitu banyak peristiwa terjadi dan semua  terlewatkan begitu saja. Natuna semakin maju, semakin banyak perubahan, jadi tiba saatnya kembali menyempatkan diri untuk merekam perubahan, smoga meski tertunda 6 tahun, tulisan yang di publish mu;ai hari ini bermanfaat.  seperti pepatah " Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali "

demo lagi-demo lagi

dah lama tak kasih kabar kangen juga rasanya sori book setahaun ini gua menghilanag krn sibuuuk coi, listrik amati, internet ngadat, gilanya line telpon gua dicabut gara gara telat bayar ampuuuun deeeh.

syukur bin alhamdulilah akhirnya segala rintangan itu mulai memudar seiring jalan keluar yang mulai datang jadi inilah berita natuna dipenghujung 2007.

Seminggu 2 kali DPRD Natuna di Demo


Ranai. blog .Dalam seminggu ini 2 kali DPRD Natuna di demo, aksi pertama dilakukan pada hari Kamis (22/11) sedangkan aksi kedua dilakukan pada hari Sabtu (24/11) aksi demo ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Kesatuan aksi masyarakat peduli Natuna. Jikan pada Aksi pertama mahasiswa hanya berorasi dan menyatakan sikap pada aksi kedua mereka membawa bak penampungan air sebagai bukti proyek sumur bor yang didanai ABPD Provinsi yang tidak kunjung selesai.

Aksi demo mahasiswa di kantor DPRD Natuna berlangsung damai, aksi mereka disambut oleh wakil ketua DPRD Natuna H Moh Jamil dan Wan Suhendra, mahasiswa yang berdemo ini memberikan pernyataan sikap yang berisi 11 permintaan, peryataan sikap ini ditandatangi oleh ketua dan sekretaris Kesatuan aksi Masyarakat Peduli Natuna yakni Arpandi dan Farizun, ketua Ikatan Mahasiswa Peduli Natuna Maliki, ketua Kekerabatan Keluarga Besar Melayu Aswar AB, dan ketua Penerus Amanat Proklamasi Indonesia Sanusi.

Sayangnya dari kelima tokoh yang menandatangani pernyataan sikap tersebut hanya Arpandi dan Farizun yang tampak bersama 5 orang lainnya, sedangkan maliki, aswar dan sanusi serta massa pendukungnya tidak hadir dalam aksi ini.

Isi peryataan sikap tersebut meminta seluruh anggota DPRD Natuna lebih mengurus kepentingan rakyat bukannya menjadi calo tanah atau dana UKM demi kepentingan pribadi, seluruh Anggota DPRD Natuna di minta untuk lebih focus menjalankan fungsinya selaku legislative, memberikan teguran atau peringatan kepada eksekutif dan pegawai negeri sipil yang dengan sengaja berkeliaran dan duduk diwarung kopi saat jam dinas. segera melakukan pemanggilan terhadap pegawai negeri sipil yang menggunakan fasilitas Negara, di luar jam dinas, baik mobil dinas, motor dinas dan lain sebagainya.

Aksi demo yang dipimpin oleh Arpandi ini juga meminta anggota DPRD Natuna tidak melakukan studi banding yang tidak ada manfaatnya, segera membahas dan menyalurkan aspirasi masyarakat Natuna sesuai dengan hasil reses anggota DPRD Natuna diwilayah pemilihan masing-masing. Tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas wewenang dan hak sebagai anggota DPRD. anggota DPRD Kab. Natuna harus melaksanakan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 BAB 9 pasal 104. dan khusus untuk ketua DPRD Natuna diminta mempublikasikan LKPJ Bupati Natuna dan APBD Natuna Kepada Public.

Aksi ini juga meminta ketegasan ketua DPRD Natuna untuk memberikan motivasi, semangat kerja kepada anggota DPRD Natuna agar aktif dikantor dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislative dengan baik serta menegur anggotanya yang sering berkeliaran pada saat jam dinas tanpa tujuan yang jelas .Mendesak dewan kehormatan DPRD kabupaten Natuna segera melaksanakan funsi dan kewajibannya menegur anggota legislative yang sering tidak masuk kantor.

Selain kesebelas point yang disampaiakn pada aksi pertama pada aksi kedua aksi demo ini juga meminta DPRD mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus proyek perkebunan kelapa sawit di Batu Ubi yang tak kunjung selesai, mendesak penyelesaian kekurangan air bersih di desa Cemaga, dan kasus penbertiban kios kaki lima di Tarempa.



Wakil Ketua DPRD Natuna Wan Suhendra menyambut positif aksi demo ini begitu pula dengan H Moh Jamil, keduanya memahami dan bisa menerima sikap masyarakat yang disampaikan melalui aksi demo ini sebagai bagian dari demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.

“ Ini merupakan teguran dan koreksi yang positif, untuk itu saya berjanji akan menyampaikan peryataan sikap masyarakat ini kepada dewan untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku “ terang Wan Suhendra kepada sejumlah wartawan.
///////navi/////////////

Natuna 30 Juli 06

1 Agustus Urus KTP Dan KK di Dispendukcapil Natuna

Ranai Mk, Mulai tanggal 1 Agustus 2006 penandatanganan (Kartu Tanda Penduduk)KTP dan( Kartu Keluarga) KK tidak lagi dilakukan oleh camat tetapi dilakukan oleh Kadisdukcapil Natuna atas nama Bupati Natuna. Mekanisme yang lebih populer dengan nam SIAK ini dikabupaten Natuna sementara akan segera diberlakukan di tiga kecamatan yakni kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, dan Pulau Tiga. Jadi masyarakat yang tinggal di wilayah ketiga kecamatan tersebut sejak tanggal 1 agustus sudah bisa mulai mengurus KTP dan KK di kantor Dispendukcapil Natuna yang terletak di kantor bupati lama jalan Wan Moh Benteng Ranai.

Kadispendukcapil Natuna Jufri Gafar S.H menjelaskan SIAK akan dilakukan ditoiga kecamatan sesuai Surat Keputusan Bupati Natuna no 87 Tahun 2006 yang ditetapkan tanggal 31 Mei . Peraturan ini merupakan tindak lanjut surat Mendagri no 470/2166/SJ tanggal 25 Agustus 2005 dan surat Gubernur Kepri no 0669/UM/X/2005 tentang tindak lanjut hasil raker regional administrasi kependudukan.

Dalam SK Bupati Natuna yang ditandatangani Bupati Natuna Drs Daeng Rusnadi ini memutuskan pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan KTP dan KK dan petunjuk teknis penerbitan KK dan KTP di Dispendukcapil.

Dalam SK ini juga dijelaskan bahwa kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Timur dan Pulau Tiga penerbitan dan penandatangan KTP dan KK dilakukan oleh Dispendukcapil atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati Natuna, dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2005.

Sementara untuk 9 kecamatan yang lain yakni Kecamatan Siantan, Jemaja, Palmatak,Midai,Serasan,Subi, Pulau laut, dan Bunguran Utara penerbitan dab penandatangan KTP dan KK masih tetap dilakukan oleh Camatnatas nama Bupati Natuna.

Jufri Gafar juga menjelaskan bahwa untuk menerapkan SIAK dikabupaten Natuna memang tidak semudah di daerah lainnya karena kondisi geografis 9 kecamatan di Natuna terpisah oleh lautan yang luas, sementara transportasi minim dan mahal biayanya. selaiunitu sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan listrik juga menjadi kendala Utama.

Untuk itu penerapan SK Bupati no 87 ini merupakan uji coba sistim SIAK di tiga kecamatan yang letak georafisnya berdekatan dan memungkinkan untuk di jangkau.
Dispendukcapil Sabtu (29/07) melaksanakan sosialisasi SK bupati dan mekanisme baru pengurusan KTP dan KK ini kepada sejumlah tokoh masyarakat, RT, RW, Lurah dan Kepala desa sekecamatan Bunguran Timur.
///////// Van////////////////


80 Persen Organisasi di Natuna Tak Miliki Sekretariat

Ranai Mk, Hasil monitoring Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Natuna di 9 kecamatan di kabupaten Natuna yakni Kecamatan Pulau laut, Subi, Serasan, Midai, Jemaja, Siantan, Palmatak, Bunguran Barat dan Bunguran Timur ditemukan 80 Persen Organisasi belum memiliki sekretariat sendiri, 60 persen organisasi belum memasang plang papan nama,70 persen organisasibelum memiliki kelengkapan sekretariat.

Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pengurus parpol, ormas dan LSM serta meningkatkan tangung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara Bakesbang Natuna mengelar acara Pembinaan manajemen organisasi Parpol dan Ormas sekabupaten Natuna yang diikuti seluruh pimpinan dan pengurus parpol, LSM, dan Ormas sekabupetn Natuna di gedung Calkrawala Lanud Ranai.

Acara yang berlangsung sehari pada hari minggu (30/07)dibuka secara resmi oleh Bupati Natuna Drs Daeng Rusnadi disaksikan Muspida Natuna, Pimpinan DPRD,Sekdakap dan Wabup Natuna. Narasumber acara ini adalah Dirjen Bakesbang Depdagri Sudarsono dan Kepala Bakesbang Propinsi Kepri.

Bupati Natuna dalam sambutannya mengingatkan kepada peserta bahwa acara ini dalam rangka menambah wawasan seluruh tokoh politik dan ormas di Natuna, baik ketua maupun pengurus. Bupati juga mengingatkan LSM yang belum memiliki kantor untuk segera mencari kantor, yang belum punya anggaran dasar segera membuat anggaran dasar, yang belum punya pengurus juga segera membentuk kepengurusan dan yang belum mendaftar ke Bakebang Natuna segera mendaftar. Kelengkapan ini harus segera dilengkapai untuk kemudahan parpol dan ormas itu sendiri.

Daeng Rusnadi mencontohkan ormas seperti persatuan pemburu babi, pencari gaharu misalnya tujuan ormas ini baik meskipun kelengkapan organisasinya belum lengkap untuk itu diharapkan segera melengkapinya.

Daeng Rusnadi juga kembali menyinggung 4 penyakit bangsa Indonesia yang diungkapkan Imam prasojo yakni penyakit doble standar ( Munafik), cenderung tidak bertangung jawab, terpana dengan masa lampau tak mau menatap masa depan, cenderung feodal minta dilayani dan kurang mau melayani, ditambah bangsa ini gampang percaya, gampang kagetan, gampang puas, gampang lupa.

untuk itu Daeng mengajak semua peserta untuk bersama-sama membangun Natuna dengan 5 syarat, yaitu 2 Sdan 3 I, dua S yang dimaksud adalah SDM, dan SDA sedangkan 3 I adalah Infrastruktur, Investasi dan Institusi. daeng mencontohkan negara Singapur bisa maju karena SDM-nya kuat, meski tak punya SDA. Sementara Bangsa indonesia khususnya masyarakat Natuna mempunya SDA batu granit tetapi tak bisa membuat harga batu mahal, Natuna punya Gas Bumi tapi tak bisa megolahnya.

"Meskipun Natuna diberikan kebebasan untuk mengelola , kita tak akan mamapun dan siap, karena kita tak punya SDM yang kuat dan mampu dibidang itu." uajarnya.
Infrastuktur Natuna juga belum menunjang, energi, transpotrtasi, telekomiunikasi, dan air bersih belum mencukupi.

Untuk itu Daeng Rusnadi mengajak parpol dan ormas menyatukan visi dan misi untuk membangun Natuna.

Maka Daeng Rusnadi juga mengingatkan kepada seluruh peseryta bahwa penataran ini merupakan invetasi karena pembanguan Natuna juga perlku didukung oleh Institusi yang kuat, termasuk institusi ormas dan parpol.

"Ormas, LSM, dan Parpol ini tak jauh beda dari sebuah perusahaan, perusahaan akan maju jika punya modal yang kuat, manajemen yang kuat dan marketing yang kuat" terang Daeng.

Ada satu anggota masyarakat yang punya KTA hingga lima parpol ini menunjukkan kurangnya manjemen, untuk itu daeng mengajak semua peserta bersama-sama untyuk bisa menjadi

pemimpin yang baik di lokal masing-masing, pemimpin parpol, ormas, dan LSM,.

"Pemimpin harus jadi tokoh panutan bagi anggota dan masyarakat sekitarnya, pemimpin juga harus bisa mejadi guru, kalau anak buah salah, jangan hanya bisa marah, tetapi harus memberitahukan ilmunya agar anak buah bisa belajar" Ingat Daeng.

Pemimpin menurut Daeng juga harus bisa menjadi komandan, berani memimpin, tegas dan benar. Komandan yang mampu memberikan perintah dengan argumentasi yang jelas dan bisa menghargai kinerja anak buah tidak hanya main perintah. Pemimpin harus bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan kasih sayang, perhatian dan bisa bekerjasama dengan anak buahnya. pemimpoin juga harus memakai falsafah pohon pisang yakni kalau belum berbuah dan bertunas, pantang mati.

//////////// Van///////////////

Natuna 28 Juli 2006

Pejabat Eselon Natuna Tak Boleh berhenti Berpikir Dan Harus Mampu Mengidentifikasi Masalah.

Ranai Mk,Bupati Natuna Drs H. Daeng Rusnadi meminta dengan tegas kepada seluruh pejabat eselon pemkab Natuna dan jajarannya untuk tidak berhenti berpikir dan terus meningkatkan kemampuan mengidentifikasi semua masalah yang ada di Natuna guna memajukan Natuna kedepan, permintaan Bupati ini selaras dengan pesan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Efendi.

Permintaan bupati ini disampaikan dalam acara pembukaan pusat pelatihan paskibra Natuna di aula kantor bupati Natuna Bukit Arai. Bupati Natuna Drs H. Daeng Rusnadi mengutip pernyataan Imam Prasojo yang mengingatkan bahwa bangsa indonesia saat ini tengah dilanda 4 penyakit kronis yang bisa menghambat kemajuan.

"Paskibra konteknya berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk itu maka bersama sama kita menelah pesan Imam Prasojo yang menyatakan empat penyakit besar bangsa Indonesia yaitu, penyakit munafik dan standar ganda, Cenderung tidak bertangung jawab, suka menatap masa lalu dan tidak mau menatap masa depan,Cenderung pendendam dan Feodal dalam arti minta disanjung dan dihormati" tegasnya.

Daeng Rusnadi mengajak seluruh pejabat eselon, jajarannya dan seluruh elemen untuk bersama sama menatap masa depan daerah ini.

"Sudah bukan saatnya lagi menonjolkan sukuisme, karena siapapun darimanapun asalnya kalau dia sudah tinggal di Natuna maka dia adalah masyarakat Natuna. untuk itu semua juga harus siap berpikir dan mencari solusi bagiamana caranya memajukan dan menciptakan kesempatan agar putra Natuna bisa mendapat kesempatan untuk berprestasi dan menunjukkan kemampuannya guna memajukan Natuna." tambahnya .

Anak Natuna tak kalah dengan anak anak lain di Indonesia, bedanya cuma anak Natuna belum punya kesempatan, Daeng yakin anak Natuna Mampu berprestasi dan menunjukkan kebolehannya.

Untuk itu Daeng Rusnadi meminta kepada Wakil bupati, sekdakab, seluruh pejabat eselon, berpikir bagaimana caranya agar orang Natuna dapat keempatan mengembangkaan dirinya, jagan sampai kesempatan untuk maju menjadi hilang hanya karena tidak ada pengarahan dan persiapan.

Kesempatan harus diciptakan dan harus di persiapkan. Daeng mencontohkan kasus seorang anak Natuna yang sebenarnya mempunyai kemampuan lebih dan punya kesempatan untuk menjadi Polwan tahun ini, gagal karena tidak ada yang membimbing,mengarahkan dan mempersiapkannya, sehingga kesempatannya untuk menjadi Polwan tertunda hanya gara gara kelebihan berat badan, Padahal jika ada yang membimbing kasus seperti ini tidak perlu terjadi dan kesempatan tidak terlewatkan.

Maka kepada anngota paskibra Natuna 2006 yang terpilih dari hasil seleksi dan menjalani pemusatan latihan Daeng Rusnadi meminta untuk tekun berlatih dengan benar, menjaga moral dan tingkah laku sehingga mamapu menujukkan prestasi dan siap meraih setiap kesempatan untuk maju, sementara kepada pelatih Daeng Rusnadi meminta pelatih harus mampu dan harus mengkaji segala kemungkinan dan jangan berhenti berpikir untuk memberikan yang terbaik. /////////Van/////////

Bupati Buka Secara Resmi Pusat Pelatihan Paskibra Natuna 2006.

Ranai Mk, Bupati Natuna Drs H. Daeng Rusnadi secara resmi membuka pusat pelatihan Paskibra Natuna 2006 Jum'at (28/07)diaula kantor bupati Bukit Arai, acara pembukaan ini dihadiri oleh Wabub Drs. Raja Amirullah Apt, Sekdakab Drs.Ilyas Sabli,Muspida dan pejabat eselon pemkab Natuna.

Pemusatan latihan paskibra Natuna 2006 ini diikuti oleh 28 orang siswa SLTA dari 11 kecamatan di Natuna yang lulus seleksi ditingkat kecamatan dan seleksi ditingkat kabupaten, ke 38 siswa ini akan menjalani pemusatan latihan hingga 10 Agustus.

Kadiknas Natuna Drs.Hamdi yang merupakan ketua pelaksana kegiatan menjelaskan bahwa masing-masing kecamatan telah mengirimkan siswa terbaiknya dan telah diseleksi oleh tim pelatih, dan hasilnya adalah kecamatan Bunguran Timur terpilih 13 siswa, Bunguran Barat 2 siswa, Jemaja 3 siswa, Midai 4 siswa, Pulau Laut 3 siswa ,Subi 2 siswa, Pulau Tiga 2 siswa, Serasan 2 siswa,Siantan 2 siswa,Palmatak 2 siswa dan Bunguran Utara 2 siswa.

Tim pelatih paskibra Natuna 2006 terdiri dari Lettu Raharjo dari kesatuan AU sebagai koordinator,anggotanya adalah Bribka Ahok Priyadi dari Polres Natuna, P Batubara dari Kodim, Satrad, Serda laut Stenli Maili dari Lanal Ranai , Yayan dari Lanud Ranai, Herman unsur Satpam pemkab Natuna,

Kabag sosial Tina Riauwita sebagai Ketua Pelaksana Harian menjelaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara bertahap. awalnya masing masing kecamatan diminta untuk mengirimkan wakilnya, kemudian wakil ini diseleksi lagi oleh tim pelatih paskibra Natuna 2006.

"Dari Kecamatan Bunguran Timur dari 67 siswa yang berasal dari 5 SLTA yang ada di kecamatan Bunguran Timur hasilnya hanya lulus 13 siswa yakni dari SMA 1 Ranai 5 siswa ; SMA 2 Ranai 1 siswa; MAN Ranai 1 siswa; SMK Kelautan 4 Siswa, SMK YPM 1 siswa," terangnya.

Tim menyeleksi berdasarkan jumlah SLTA yang ada di setiap kecamatan, kecamatan Bunguran Timur mendapat porsi lebih banyak karena di Bunguran Timur ada 5 SLTA, sementara kecamatan lain hanya ada 1 atau 2 SLTA. meskpiun begitu komposisi paskibra Natuna 2006 tetap akan diisi oleh perwakilan seluruh kecamatan di Natuna. Untuk di Bunguran Timur tim seleksi memberlakukan urutan rangking kelulusan siswa.

Dari 38 siswa yang terpilih ini 34 siswa merupakan pasukan inti dan 4 siswa cadangan. dari masing masing kecamatan Buguran Timur diseleksi dari 67 siswa yang lulus hanya 13 siswa, Jemaja dari 4 siswa yang dikirim lulus 3, Bunguran Utara dari 4 siswa lulus 2,Midai dari 4 semuanya lulus, Pulau Laut dari 4 siswa lulus 3, Bunguran Barat dari 4 siswa lulus 2,Subi dari 4 siswa lulus 2, dari Serasan dipastikan akan lulus 2, Siantan dari 4 siswa lulus 2, dan Pamatak daroi 4 siswa lulus 2. sementara kecamatan termuda Pulau Tiga dari 4 siswa lulus 2.

Seleksi tidak bisa dilakukan secara serentak kerena kendala transportasi, Selanjutnya ke 38 siswa yang lulus seleksi ini akan menjalani pemusatan latihan dan pembekalan paskibra berpusat di penginapan Mariana, Ranai Natuna.////////// Ivan///////////////////

Nurjanah Tidak Banyak Berubah

Ranai Mk, Nurjanah diusianya yang ke 48 nasibnya tak seberuntung Ike Nurjanah selebritis Jakarta, Nurjanah warga kelurahan Ranai kota ini sehari hari membantu suaminya memecah batu dilahan kebun perbukitan Senubing milik keluarganya. Di lahan tersebut tampak puluhan pohon cengkeh yang usianya sudah mencapai 20 tahun lebih tumbuh subur.

"Tahun ini panennya sedikit cuma 200 kilo mungkin tahun depan bisa agak banyak" terangnya kepada MK. Meskipun hasil kebun musim ini tak seperti yang diharapkan Nurjanah dan keluarganya sedikit bisa bernafas lega, karena dilahan kebun miliknya banyak batu granit berserak, batu-batu ini jumlahnya banyak besarnya bisa mencapai sebesar ruko bertingkat.

Untuk menambah penghasilan Nurjanah beserta keluarganya banyak menghabiskan waktu untuk memecah batu yang berukuran besar ini dengan cara tradisonal sehingga bisa pecah menjadi batu-batu kecil yang digunakan untuk bahan bangunan.

" Kami memecah batu ini dengan cara membakarnya mengunakan kayu, lama pembakaran bisa 1 sampai 4 hari tergantung cuaca dan ketahanan batu,setelah retak kami memikulnya dengan palu besi seberat 5 kilo," terangnya kepada Mk dengan logat Ranai yang kental.

Oleh Nurjanah dan Suaminya serpihan batu tersebut dipisahkan sesuai ukuran, ada yang ukuran untuk batu pondasi, batu 3/4, batu 3/5, sedangkan serpihan batu yang kecil dikumpulkan untuk kemudian dipecah dengan menggunakan palu, hasilnya adalah batu kerikil berbagai ukuran yang biasanya digunakan untuk batu cor dan batu pengaspalan jalan.

Kepada Mk, Nurjanah mengaku dalam lima 5 minnggu dia dan suaminya beserta 2 orang keluarga lainnya bisa mengumpulkan 3 rit( 1 rit lebih kurang 2,5 M3) batu pondasi 3/4, 3 rit batu ukuran 3/5 dan 1 rit batu cor.

Saat ini harga batu memang sudah lumayan, lebih mahal dari sebelumnya, jika sebelumnya harga batu 3/4 dalam 1 rit angkut dihargai hanya 80 hingga 90 ribu itupun lakunya tunggu musim proyek, beruntung saat ini harganya sudah mencapai 130 ribu dan langsung bisa dijadikan uang karena setiap hari sudah ada yang membeli.

"Dalam 5 minggu dengan harga saat ini kami bisa mendapatkan uang lebih kurang 1 juta 300 ribu itu belum dipotong biaya beli kayu bakar sebesar 450 ribu. kalau dibagi tiga maka kami masing masing mendapatkan bagian 300 ribu, yah hanya cukup untuk menyambung hidup, bagaimana tidak mendengar harga batu mahal nelayan saat ini menaikkan harga ikan dari sebelumnya 10 ribu per ekor menjadi 15 ribu" keluhnya .

Kenaikan harga batu yang berujung terhadap kenaikan pendapatan pemecah batu dan penggali pasir tak lepas dari program Mulia Bupati Natuna Drs H. Daeng Rusnadi yang mengeluarkan kebijakan untuk memberikan dana Penyangga bagi pekerja batu seperti Nurjanah dan keluarganya.

Bahkan dana penyangga yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah di Natuna ini bukan hanya pekerja batu, tetapi juga pekerja penggali pasir, petani cengkeh dan petani karet diseluruh Natuna.

Program Dana Peyangga pekerja batu dan penggali pasir ini tahap awal dikucurkan sebesar 5 Milyar yang pengelolalanya diserahkan kepada Perusda Natuna sebagai pilot projek sebelum program lain dijalankan.

"Saya ingin Dana penyangga ini benar benar bisa dirasakan masyarakat yang betul -betul pekerja batu dan penggali pasir, bukan pengusaha atau makelar. Dana ini untuk meningkatkan dan mengerakkan ekonomi pekerja batu dan penggali pasir di seluruh kabupaten Natuna" Pesan Bupati Natuna saat membuka pembelian perdana batu dan pasir oleh Perusda Natuna beberapa waktu lalu.

Nurjanah dan Jamiah yang merupakan adiknya beserta ratusan pekerja batu dan penggali pasir yang lain di seluruh Natuna sangat antusias menyambut kebijakan Bupati Natuna yang sangat memihak meraka, semua masyarakat ekonomi lemah ini berharap dengan progranm yang diluncurkan Bupati yang sehari hari dekat dengan rakyat ini bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan dan bisa hidup lebih baik dari sebelumnya.

Sayangnya harapan pekerja batu dan program Bupati Natuna yang tujuannya mulia ini tak dimbangi dengan kinerja Perusda yang baik.

Direktur Usaha dan jasa Perusda Natuna Alias Kadir S.E kepada Mk saat ditemui diruang kerjanya mengakui bahwa perusda ternyata belum melakukan studi dampak sosial dan ekonomi program ini.

Akibatnya Perusda melakukan pembelian batu tanpa menetapkan klasifikasi mana yang disebut pekerja batu, penggali pasir yang berhak disangga atau pengusaha batu dan pengusaha pasir.

Dilapangan hasil temuan Mk, pasir yang dibeli perusda juga ada yang berasal dari pengusaha yang menyedot pasir sungai atau batu yang dibeli dari pengusaha batu yang mampu membayar pekerja batu dari luar Natuna bahkan lebih dari 9 orang.

Perusda juga tidak menetapkan aturan dan memberikan bimbingan kepada pemecah batu dan penggali pasir agar kegiatan mereka tidak merusak lingkungan. Mk menemukan kegiatan peneydotan pasir disalah satu sungai yang tidak mengindahkan dampak lingkungannya.

Perusda juga tidak menghitung dengan cermat mekanisme pembelian batu dan pasir dari masyarakat. Sesuai penelusuran dan hasil investigasi Mk dilapangan, Perusda ternyata membeli dari pemecah batu dan penggali pasir untuk kemudian ditumpuk dilokasi penumpukan, mekanisme ini membuat konsumen nantinya akan terbebani dengan biaya angkut 2 kali lipat.

jika harga batu pondasi 130 ribu maka ditambah ongkos angkut yang berfariasi antara 70 hingga 100 ribu, membuat modal perusda menjadi minimal 200 ribu, jika konsumen membeli dari perusda ,maka konsumen harus mengeluarkan ongkos angkut dari lokasi penimbunan ke lokasi proyek sebesar minimal 70 ribu juga.

Maka Hitungannya adalah harga batu awalnya Rp. 130.000 + Rp 70.000(ongkos angkut) =Rp 200.000, konsumen kembali mengeluarkan ongkos Rp. 70.000, untuk angkutan hingga ke lokasi, belum termasuk pajak galian C dan keuntungan perusda sebesar 20 % , Harga batu menjadi minimal Rp. 270.000, hitungan ini juga akan terjadi untuk batu dan pasir jenis lainya yang harganya berfariasi.

Dari harga pasar ini kita melihat pekerja batu hanya menikmati kenaikan harga sebesar tak lebih dari 50 ribu dari harga sebelumnya sementara operator angkutan diuntungkan karena akan mengangkut 2 kali dan mendapatkan Rp 140.000,

Jika Mekanisme ini tak segera dirubah ini akan membebani masyarakat lainya yang bukan kontraktor yang sedang membangun rumahnya, pertama harga menjadi jauh lebih mahal jika harus memebeli dari perusda,

sedangkan jika harus memebeli dari pemecah batu dan pengali pasir langsung saat ini masyarakat sulit mendapatkannya karena batu dan pasirnya sudah diborong perusda.

Jangan sampai Tujuan Bupati Natuna yang mulia membantu masyarakat ekonomi lemah, tidak mengenai sasaran dan malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar hanya karena kurang ketelitian pelaksana dilapangan.

Nurjanah dan Jamiah beserta pekerja lainnya masih berharap agar program ini bisa membantu mereka bukan malah membantu pengusaha dan segelintir oknum yang mengambil kesempatan. ( bersambung...)//////////// Van//////////

Natuna 26 juli

Pemekaran Jemaja dan Siantan Tinggal Tunggu Waktu

Ranai Mk,Rencana pemekaran kecamatan Siantan dan Jemaja tampaknya tinggal menghitug hari, Kepastian ini diungkapkan anggota pansus DPRD Natuna yang mengunjungi Jemaja dan Siantan untuk melihat dari dekat kesiapan kedua daerah tersebut beberapa waktu.

Ahmad Yani salah satu angota pansus kepada Mk, menjelaskan bahwa responsip masyarat jemaja secara keseluruhan sangat baik sekali,bahkan tim menemukan fakta keinginan pemekaran kecamatan Jemaja bukan hanya dari masyarakat yang tinggal diwilayah Jemaja Timur yang akan dimekarkan, keinginan pemekaran ini ternyata merupakan keinginan seluruh mansyarakat Jemaja.

Lebih jauh politisi asal jemeja ini menerangkan bahwa kesiapan infrastruktur meskipun masih tingkat desa tetapi sudah lumayan mencukupi hanya perlu penambahan sedikit.

Kondisi geografis wilayah yang diajukan untuk pemekaran kecamatan Jemaja yaitu desa yir, desa Mampok, desa Ulu Maras, desa Kuala Maras, saling berdekatan. memudahkan rentang kendali nantinya, bahkan masyarakat keempat desa ini sudah sepakat akan memilih dearah Dapit di desa Ulu Maras akan menjadi pusat kecamatan Jemaja Timur nanti, sementara desa Mampok akan dijadikan basis desa pertanian, sementara desa Kuala Maras menjadi pusat penmgembangan sektor perikanan,

Kecamatan Jemaja timur ini nantinya akan menjadi pintu gerbang utama pulau jemaja karena dermaga pelabuhan yang dibangun dengan anggaran ABPD TK I telah siap digunakan, pelabuhan inidipersiapkan untuk bisa disandari KM Bukit Raya, dalam tahun ini akan digarap jalan tembus dengan anggaran APBD TK I dari pelabuan hingga desa Kuala Maras yang jaraknya hanya 400 meter.

"Kondisi pelabuhan sudah layak hanya perlu pengerukan karang untuk memudahkan olah gerak kapal" teranmg Ahmad Yani.

Sementara anggota pansus asal Siantan sekaligus sektretaris tim pansus Asmirwan kepada Mk mengungkapkan untuk pemekaran kecamatan Siantan Tim juga mendapati wilayah tersebut memang sudah siap dimekarkan. tetapai ada sedikit yang mengganjal yakni Siantan, perlunya tim pansus bertanya kepada ke Dirjen Pembangunan Desa di Pusat, soal payung hukum yang memperbolehkan kelurahan dimekarkan menjadisebuah desa,

"karena ada yang bertanya apa boleh kelurahan dimekarkan menjadi desa. Kejelasan payung hukum ini akan kita terima dalam waktu dekat karena tim pansus telah mengirim surat kepada Dirjen Pembangunan Desa." terang Asmirwan.

Ketika ditanya soal kelayakan pemekaran kecamatan Siantan, Asmirwan menjawab bahwa semua sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan

"Yang jelas sampai saat ini proses pemekaran kedua kecamatran ini sudah sampai ke gabungan komisi, nanti jika sudah ada jawaban dari Dirjen Pengembangan Desa maka tidak akan lama lagi, bisa jadi pertengahan Agustus ini sudah ada kejelasan." terang Asmirwan.

Kecamatan Siantan akan dimekarkan menjadi kecamatan Sintan Timur dan Siantan Selatan, makssud pemekaran ini adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pembanguna wilayah tersebut, sesuai kondisi geografisnya.

" Secara riil tidak ada sejarah wilayah yang dimekarkan menjadi lebih miskin tetapi justru faktanya menunjukkan semua wilayah yang dimekarkan menjadi lebih baik," tambah Wan Suhendra salah satu pim;linan dewan.

///////////////// Van////////////////

Pemkab Natuna Adakan Pembinaan dan Sosialisasi Hukum dan HAM.

Ranai Mk, Wakil Bupati Natuna Drs.H. Raja Amirullah Apt. emmebulka secara resmi pembinaan dan sosialisasi Hukum dan HAM yang ditaja Bakesbang Natuna. Bupati Natuna Drs Daeng Rusnadi dalam sambutan yang dibacalan wabub menyatakan menyambut baik acara seperti ini, Bupati Natuna mengharapkan acara pembinaan dan sosialisasi Hukum dan HAM ini bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan aparat dan masyarakat agar penegakan hukum dan HAM di Natuna bisa berjalan dengan baik.

Pembukaan acara tersebut juga dihadiri oleh Sekdakap Natuna Drs.H. Ilyas Sabli, Muspida Natuna Kepala Bakesbang Dra. Netty

Sumampouw, dan sejumlah anggota DPRD Natuna

Acara pembinaan dan sosialisasi hukum dan HAM ini diikuti oleh 37 orang peserta yang terdiri dari Camat dan Kasi Pemerintahan se-Kabupaten Natuna, anggota PKK Kabupaten Natuna,sejumlah anggota LSM, Pemuka Agama dan masyarakat serta

intansi yang terkait.

Sebagai narasumber, dihadirkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Kepri, Drs.M. Amar

Cho,SH.MSi, Ketua Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Bagong Suyanto beserta seorang Staf pengajar

FISIP Unair, Rachmah Ida serta Kapolres Natuna, AKBP. Tumpal Manik,SH.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Dep. Hukum dan HAM Prov. Kepri mengharapkan agar hendaknya institusi

Pemerintah utamanya yang tugas dan fungsinya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum dapat menghormati dan

menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan terjalinnya kerjasama antar instansi terkait dalam pelksanaan RANHAM, baik

ditingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota perlu terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan penghormatan, pemenuhan,

pemajuan dan perlindungan HAM dapat tercapai secara optimal.

////////////////// Er/van//////////////

Dewan Akan Minta Penjelasan Perusda Natuna.

Ranai mk, Ketua komoisi II DPRD Natuna Wahyudi kepada mk menjelaskan bahwa pihak dewan dalam waktu dekat berencana memangil pengurus perusda Natuna untuk dimintai penjelasan seputar mekanisme penyaluran dana penyangga untuk masyarakat pemecah batu senilai 5 Milyar yang ditengarai mekanismenya diragukan.

Seperti diberitakan sebelumnya perusda Natuna mendapat kepercayaan Pemka Natuna untuk mengelola dana sebesar 5 milyar

yang diperuntukan untuk menyangga masyarakat pemecah batu di kabupaten Natuna. Tetapi belum genap satu bulan berjalan mekanisme penggunaan dana ini dinilai justru menimbulkan masalah baru, karena justru yang menikmati dana ini adalah pihak penyelenggara angkutan dan pengusaha bermodal besar, sementara masayaralat pemecah batu dan masyarakat Natuna secara luas yang sedang membangun rumah dan membutuhkan bahan bangunan batu dan pasir menjadi kesulitan.

Beberapa Masyarakat kepada Mk mengeluhkan sulitnya mendapatkan batu dan pasir untuk bangunan karena semuanya sudah diukuasai oleh perusda. " Kami tak mempermasalahkan jika harga batu dinaikkan dari harga biasanya selama itu masih masuk akal, tetapi saat ini kami sangat kesulitan membeli dari pemecah batu sementara semua sudah diborong oleh perusda" ujar iwan yang sedang membnagun rumah tinggalnya.

Alias kadir S.E direktur usaha dan jasa perusda Natuna ketika dikonfirmasi Mk diruang kerjanya menjelaskan bahwa perusda bertujuan untuk membantu masyarakat pemecah batu, perusda memang membeli batu dan pasir dam menimbunnya dilokasi perusda untuk dijual kemabali kepada yang membutuhkan. unbtuk menjuaal batu ini poerusda sedang mengajukan rumus penjualan sebagai berikut : Harga standarisasi dikurangi modal perusda dibagi 2, dengan hitungan ini Alias Kadir yakin persusda akan meraih keuntungan yang nantiunya akan menambah PAD Natuna.

Sayangnya Hitungan yang ditawarkan ini membuat masyarakat yang bukan kontraktor menjadi bingung, karena jika perusda menggunakan patokan ini maka harga batu dan pasir untuk masyaralat yang bukan kontaraktor akan melambung tinggi.

Hitung hitungannya adalah contoh batu untuk pondasi, saat ini perusda membeli dipemecah batu dengan harga 130 ribu,kemudian perusda mengangkut batu itu sampai ditempat penimbunan dengan ongkos angut bervariasi antara 70 hingga 100 ribu tergantung jauhnya lokasi pemecah batu ketempat penimbunan'

Jika konsumen ingin membeli batu tersebut maka akan dibebani ongkos angkut lagi antara 70 hingga seratus ribu juga, itu belum termasuk pajak galian C yang harus dibayarkan dan keuntungan yang akan diambil perusda sehingga konsumen minimal harus mengeluarkan biaya sebesar 270 ribu,

Yang jadi petanyaan adalah kenapa konsumen harus menangung 2 kali biaya angkut sebesar minimal 140 ribu, lebih mahal dari modal harga batu dipemecah batu.

Ketua Gapensi Natuna Amrul SE kepada Mk menjelaskan bahwa pihaknya juga akan bertanya ke Perusda natuna bagaimana aturan main nantinya, "sampai saat ini sikap Gapensi masih wait and see, kita akan bertanya apakah pihak kontraktor nanti diharuskan beli dari perusda atau tidak, kalau diharuskan maka kami akan mengajukan keberatan tetapi jika tidak kami akan mencari alternatif lain" ternangnya kepada Mk.

Alias Kadir SE mengakui bahwa pihaknya belum mengadalakan kajian dampak soial ekonomi mekanisme pengunaan dana penyangga ini terhadap masyarakat.

//////////////// Van/////////////////////

Bandara Ranai Harus Masuk RUTR

JAKARTA, MK - Pansus RUU Tata Ruang Komisi V DPR meminta pembangunan Bandara Sipil Ranai masuk dalam Rencana Umum Tata Ruang Pemda Natuna. Jika ternyata belum, diharapkan Pemkab Natuna dan DPRD Natuna segera membahas dan menetapkannya.

"Kalau itu benar Ranai akan dijadikan bandara yang dikelola sipili, apakah oleh Angkasa Pura atau Perhubungan atau Pemda. Maka kawasan bandara itu harus masuk dalam rencana tata ruang, kalau belum Pemkab Natuna bersama DPRD-nya harus membahas dan menetapkannya," kata Syarfie Hutauruk, Ketua Pansus RUU Tata Ruang kepada Media Kepri, di Jakarta, Rabu (19/7).

Bila tidak ditetapkan RUTR pembangunan Kabupaten Natuna, Bandara Ranai bisa dibongkar karena tidak sesuai peruntukkan. Saat ini, kata Syarfie, Pansus RUU Tata Ruang, sedang menggodok aturan mengenai RUTR tersebut.

Pada prinsipnya, Komisi V DPR mendukung pembangunan Bandara Ranai yang dikelola sipil. Mengingat intensitas frekuensi penerbangan serta jumlah penumpang dari Ranai ke luar Ranai sangat tinggi. "Menurut kami, wajar bila ada keinginan dari Pemda dan masyarakat menjadikan bandara Lanud Ranai menjadi bandara sipil," katanya.

Sayangnya, hingga kini rencana pembangunan Bandara lanud Ranai yang rencananya akan menelan biaya Rp 100 milyar itu belum dilaporkan ke Komisi V yang membidangi masalah perhubungan.

Demikian juga dengan Dephub, lanjutnya, Menhub Hatta Radjasa juga tidak pernah menyampaikan pembangunan Bandara Ranai.

Ia berharap agar Pemkab Natuna melaporkan pembangunan Bandara Ranai itu ke DPR. Syarfie berjanji Komisi V akan menfasilitasi pembebasan lahan area Bandara Ranai yang kini masih dimiliki oleh TNI AU.

"Asal ada permintaan, kita bisa melakukan negoisiasi dengan Mabes TNI AU," ujarnya. Mantan Sekretaris Korwil II Riau-Kepri DPP Partai Golkar ini menegaskan, jika nantinya dicapai kesepakatan maka asrama prajurit, gedung prajurit dan gudang logistik bisa di relokasi ke tempat lain.

Sebab, pembangunan Bandara Ranai secara komersil membutuhkan area yang cukup luas. Yakni untuk pembagunan run way atau landasan pacu, lampu-lampu keselamatan, pengaturan air traffic, penunjuk keselamatan lain dan terminal kedatangan dan keberangkatan.

"Sebab, selama ini Bandara Ranai hanya diperuntukkan pengangkutan logistik TNI AL dan TNI AU, sehingga belum memadai untuk sebuah bandara komersil," tandasnya.

Menurut Syarfie, anggaran pembangunan Bandara Ranai bisa di alokasikan di ABPN. Namun, harus mendapat persetujuan DPR dan dikelola oleh Angkasa Pura. Bisa juga dana itu dari Pemkab Natuna, yakni berupa sharing penyertaan sehingga bisa menjadi tambahan pemasukan bagi PAD Natuna.

"Kalau sudah beroprasi, diharapkan penerbangan sipil seperti Merpati, Garuda, Riau Arlines, Lion Air, Adam Air dan perusahaan penerbangan swastanya bisa membuka rute di sana. Sehingga ekonomi maupun pembangunan di Natuna bisa berkembang," kata funsionaris Golkar ini.

////////////////// Van/one/////////////////

Natuna 25 Juli 06

Ya'h Shu Pimpin DPRD Natuna gantikan Daeng Rusnadi

Ranai Mk,politisi senior asal Serasan Abdulrahman Saari(yang akrab dipanggil Ya'h Shu)terpilih secara aklamasi dalam sidang pleno terbuka yang digelar DPRD Natuna Selasa (25/07)dengan agenda tunggal pemilihan ketua DPRD Natuna. Jabatan Pimpinan DPRD Natuna sempat kosong beerapa waktu karena pimpinan sebelumnya Drs Daeng Rusnadi terpilih menjadi Bupatai Natuna dalam Pilkada Natuna 16 Maret lalu

Dalam sidang pleno tersebut ada 2 calon yang diajukan oleh koalisi fraksi Golkar plus, yakni yakni Abdurahman Saari asal fraksi golkar dan Nurbita asal fraksi PPP, tetapi setelah pimpinan sidang membuka sidang dan menyerahkan agenda pemilihan kepada panitia pemilihan yang telah ditetapkan, Nurbita menginterupsi dan menyatakan pengunduran dirinya.

Dengan pengunduran diri Nurbita maka Abdulrahman Saari menjadi calon tungal, sesuai mekanisme maka panitia pemilihan menyerahkan kembali agenda pemilihan kepada pimpinan sidang.

H. Moh Jamil sebagai pimpinan sidang akhirnya menetapkan Addulrahan Saari terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPRD Natuna setelah mendapat persetujuan anggota dewan yang hadir.

Abdulrahman Saari sendiri dicalonkan oleh koalisi golkkar yang mengaasai 10 kurisi, PAN 4 kursi, dan PDIP 3 kursi, Banyak pihak memprediksi sejak awal bahwa koaliasi ini akan memenangkan pemilihan mengingat sisa 3 kursi yang lain meski punya hak mengajukan calon tetapi peluangnya sangat kecil.

Ketua PAN Natuna Daeng Amhar menyatakan kepada Mk, bahwa PAN mendukung paket pimpinan dewan yakni Abdulrahman Saari dari Golkar sebagai ketua, H Moh Jamil dari PAN dan Wan Suhendra asal PDIP masing masing sebagai wakil ketua.

Kepada Mk Amhar mengaku bahwa kemenangan ini sudah sesuai dengan agenda PAN Natuna yang hanya menargetkan posisi wakil ketua.

Nurbita kepada Mk, menjelaskan bahwa pengunduran dirinya dari ajang pemilihan merupakan kemauan pribadi tanpa ada unsur tekanan maupun paksaan dari pihak manapun,

Nurbita mengaku dirinya belum mampu mengemban amanah sebagai pimpinan dewan karena kesehatannya tidak mengijinkan , ini kan menjadi masalah dikemudian hari.

" saya ini darah tinggi, dan muka saya susah tersenyum ini akan menjadi kendala saat menghadapi massa yang berdemo misalnya, suasana tentu akan tambah runyam karena saya mudah darah tinggi dan takmtersenyum" ujarnya

Nurbita juga mengaku memang figur yang cocok sebagai pimpinan dewan saat ini adalah Abdulrahman Saari.

" Abdulrahman Saari adalah politisi senior yang berwatak kebapakan dan mudah tersenyum, pengalamannya dipartai tidak diragukan lagi begitu juga diorganisasi, satya yakin kemampuannya dalam membesarkan golkar selama ini akan menjadi modal untuk memajukan DPRd natuna" ujarnya meyakinkan.

/////////////////// Van/////////

Ya'h Shu Janji Akan Pegang Amanah

Ranai mk, Sesaat setelah dirinya terpilih menjadi ketua DPRD Natuna Abdulrahman Saari menyatakan kepada Mk bahwa dirinya terharu dengan kepercayaan anggota dewan kepada dirinya. abdulrahman saari juga memohon doa restu dari semua pihak agar dirinya bisa melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

"Saya tidak menyangka bagwa agenda pemilihan ketua dewan ini akhirnya secara aklamasi akan memilih saya,untuk itu saya sejak saat ini akan melupakan kepentingan pribadi guna kepentingan umum" ujarnya.

Addulrahman Saari juga berjanji akan terus menjalankan fungsi kontrol legislatif terhadap ekseutif meskipun pimpinan eksekutif saat ini mempunyai hubungan emosioal yang sangat dekat, ketika dikonfirmasi tentang pihak mempertanyakan apakah hubungannya yang akrap dengan bupati terpilih saat ini yang berasal dari satu partai yang sama akan mempengaruhi kinerja DPRD.

Abdulrahman Saari menjelaskan bahwa dua pimpinan berasal dari satu partai itu tidak akan menjadi masalah karena kami pihak legislatif akan tetap menjalankan hak pengawasan, justru sekarang tugas ini akan menjadi lebih mudah karena pihak legislatif dan eksekutif akan lebih mudah berkordinasi .

"Demi lancarnya pembangunan di Natuna keplaa eksekutif dan legislatif dari satu partai maka akan lebi mudah melaksanakan 3 tugas pokok DPRD, ini tak jauh berbeda seperti pemerintahan di pusat" terangnya, Abdulrahman Saari juga menyatakan bahwa dirinya justru akan lebih meningkatkan pengawanan.

"Dalam waktu dekat saya akan mendorong DPRD Natuna untuk lebih meneliti APBDP. kita akan teliti dan tanya , kita akan gelar rapat dengan pihak eksekutif karena dalam APBDP ada beberapa hal yang masih perlu mendapat penjelasan" terangnya menjawab Mk.

///////////// Van/////////

DPD dan DPR Minta Bandara Militer Ranai Dipertahankan

JAKARTA, MK – DPD Kepri meminta Pemkab Natuna mencari lahan lain, selain Ranai untuk merealisasikan Bandara Sipil komersil di wilayah tersebut. Sebab, Anggaran yang akan di-investasikan sangat besar, dan akan menyulitkan masyarakat mengingat bandara Ranai adalah milik militer.

Permintaan itu disampai Anggota DPD Kepri Hendry Frankim kepada Media Kepri (MK) di Tanjung Pinang, Selasa (25/7). "Sebaiknya cari lahan lain, itu milik militer. Ranai adalah pertahanan terdepan bagi NKRI, dan keberaadaannya harus dipertahankan," kata Frankim.

Frankim berharap rencana pembangunan Bandara Sipil Ranai yang menelan biaya Rp 100 miliar itu, sebaiknya dikaji ulang. Dikuatirkan akan bernasib sama seperti pelabuhan laut di Natuna yang butuh pengerukan, sehingga menjadi tidak efektif.

Anggota PAH IV DPD yang membidangi Pengawasan, BPK dan APBN ini mengaku tidak bisa memahami alur pikir Pemkab Natuna dan DPRD Natuna yang menggunakan dana sebesar itu untuk membangun bandara sipil diatas lahan militer militer.

"Saya tidak tahu pertimbangan apa yang dipakai menginvestasikan anggaran yang besar di atas tanah orang lain. Sebaiknya cari lahan lain saja, masyarakat juga sulit ke luar masuk, karena lahannya milik militer," katanya.

Senada dengan pernyataan Frankim, Wakil Ketua Komisi I DPR dari F-KB Effendi Choirie yang membidangi masalah Pertahanan dan Keamanan, meminta agar Bandara Militer Ranai dipertahankan demi kepentingan nasional.

Menurutnya, Bandara Ranai merupakan pangkalan terdepan Indonesia dalam menjaga NKRI dari kemungkinan invasi negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, China, Vietnam, Taiwan dan Korea.

"Komisi I meminta agar dipertahankan untuk kepentingan pertahanan negara dari serangan musuh. Sebaiknya cari lahan lain saja," kata Gus Choi – sapaan akrabnya.

Sepengetahuannya, hampir seluruh bandara di Indonesia milik militer yangt difungsikan untuk sipil menjadim masalah. Contohnya, Juanda (Surabaya), Abdurrahman Saleh (Malang), Iskandar Muda (Banda Aceh), Adi Sucipto (Yogyakarta) dan lain-lain yang selama ini dialihfungsi bandara militer ke sipil, tidak efektif dan tidak sesuai yang diharapkan.

"Saya tidak tahu gimana perijinannya, yang ngurusin bukan Komisi I, tapi Komisi V dan Departemen Perhubungan," ujarnya.

////////////Van//////////////

Natuna -Pulau Tujuh (Semua Tentang Natuna): Natunatoday

Natuna -Pulau Tujuh (Semua Tentang Natuna): Natunatoday

Natuna 19 juli 06

Hari Kedua Jamnas Kontingen Natuna Raih Juara I

Ranai Mk, Meski kawasan Bandung sempat diguncang gempa dan sunami yang melanda pantai selatan Jwa Barat dan Jawa Tengah Senin lalu tetapi kegiatan jambore nasional tetap berlangsung dengan baik.
"Keadaan kontingen Natuna peserta jambore Nasional sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan tetap mengikuti semua kegiatan sesuai dengan yang dijadwalkan kendati gempa dan Tsunami sedang melanda di sebagian wilayah Jawa Barat" terang Harmidi saat dikonfirmasi Mk via Hanphone,
Harmidi menghimbau kepada seluruh orang tua peserta jambaore asal Natuna untuk tidak merasa cemas terhadap keadaan anak-anak mereka, sebab di Jatinangor sama sekali tidak terpengaruh dampak gempa dan Tsunami.
Harmidi Juga manjelaskan bahwa kontingen peserta Jambore Nasional dari Kabupaten Natuna menunjukkan prestasinya dengan meraih juara satu dalam sesi lomba permainan rakyat yang digelar pada hari pembukaan jamnas yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Dihari pembukaan Jamnas Kontingen Kab. Natuna juga menampilkan permainan Gasing yang merupaka permainan rakyat khas Natuna. dihjari kedua Selasa (18/07), Kontingen dari Kabupaten Natuna sedang mengikuti kegiatan berupa pertualangan, keterampilan umum, wisata dan kegiatan lainnya. //////////////////van//////////////

Atasi Kelangkaan Minyak Tanah di Natuna Pemkab Pangil Pihak Terkait.

Ranai Mk,Terkait langkanya minyak tanah dalam sepekan terakhir di Ranai, pemkab Natuna menggelar rapat dengan pihak terkait untuk membahas masalah ini hari Rabo (19/07) seperti diberitakan Mk kemarin kondisi kelangkaan minyak tanah doi ranai sudah berlangsung dalam beberapa minggu.
Adam (36 Thn) Salah seorang pemilik pangkalan minyak tanah di wilayah Batu Hitam ketika ditemui MK, mengaku bahwa stock minyak tanah di Pangkalan Batu Hitam II miliknya tersebut langsung habis sesaat setelah kiriman datang. Adam menjelaskan bahwa ketika jatah dari agen yang seharusnya untuk satu minggu tetapi dalam satu hari saja minyak tanah itu habis terjual. "Konsumen langsung menyerbu ketika mobil tangki datang, maka langsung habis hari itu juga" jelasnya.
Adam mengaku jatah pangkalan miliknya adalah 1000 liter per minggu untuk memenuhi kebutuhan warga RT IV Batu Hitam, jumlah ini menurutnya memang tidak mencukupi.
"Seringya Listrik mati diduga menjadi salah satu pemicu kelangkaan minyak tanah .jadi jumlah 1000 liter tersebut jauh dari mencukupi." Jelas Adam.
Adam juga mengaku bahwa tidak sedikit warga dari RT lain yang membeli minyak tanah dipangkalan miliknya, bahkan tidak jarang para pedagang juga membeli dalam jumlah banyak.
"saya tidak tahu apakah minyak tanah untuk industri itu masih ada atau tidak, tapi yang pasti banyak pedagang datang kesini untuk membeli minyak tanah dalam jumlah yang tidak sedikit." ungkapnya.Jumlah yang bisa memenuhi kebutuhan Minyak tanah warga di lingkungannya menurut Adam minimal 2000 liter perminggu, tapi itupun untuk warga satu RT yang dikelolanya saja.
Adam mengaku mulai minggu depan dia akan menerapkan kembali sistem Kupon yang beberapa bulan yang lalu sempat ditiadakan karena jumlah persediaan minyak yang melimpah.
" Kita akan tertibkan lagi agar warga agar jangan sampai ada yang tidak kebagian minyak tanah lagi." jelasnya.
Ditempat terpisah Menurut ketika dikonfirmasi Mk, Ahwat yang menjadi agen minyak tanah untuk kota Ranai, kepada mk mengaku kalau pihaknya telah memasok minyak tanah di tiap agen sesuai dengan jatah yang telah ditentukan.kondisi menghilangnya minyak tanah tersebut menurutnya mungkin disebabkan konsumen memakainya lebih dari target. Sementara melimpahnya persediaan minyak tanah di Ranai beberapa bulan yang lalu dikarenakan jatah untuk kecamatan -kecamatan lain tidak diambil.
" Waktu itu angin kencang, jadi mereka tidak bisa kesini dan jatah untuk mereka tidak diambil, jadi stok tersebut dilimpahkan ke Ranai." jelas Ahwat.
////////////Van//////////